oleh

Walhi Babel Desak Menteri LHK dan Pemprov Babel Tinjau Ulang 9 Izin HTI

SUNGAILIAT – Keberadaan Hutan Tanaman Industri (HTI) di Bangka Belitung terus menuai konflik. Memasuki tahun 2020, konflik tersebut kembali terjadi antara masyarakat Desa Labu, Kecamatan Mendo Barat dengan PT. APS pemegang IUPHHK-HTI dengan nomor: SK.208/Menhut-II/2011 seluas 30.773 hektar di Bangka dan Belitung.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Bangka Belitung (Walhi Babel) angkat bicara atas masalah ini. Pihak Walhi Babel menilai pemerintah provinsi Babel lepas tanggung jawab menyikapi konflik HTI yang selama ini muncul antara masyarakat dengan perusahaan HTI.


Loading...

“Keberadaan Usaha Kehutanan Monokultur HTI di Babel selama ini tidak berangkat dari prinsip FPIC (free, prior, informed and concent) yang secara sederhana diartikan bahwa masyarakat berhak menerima atau menolak tanpa paksaan melalui pengambilan keputusan musyawarah mufakat, karena masyarakat lah yang akan menerima dampak langsung dari aktifitas perusahaan tersebut”, ungkap Direktur Eksekutif Walhi Babel, Jessix Amundian kepada Babel Pos, Senin (20/1).

Walhi Babel mencatat, dalam rentang waktu dari 2014-2019 telah terjadi konflik dan penolakan terhadap Hutan Tanaman Industri di kampung-kampolung yang tersebar di enam wilayah kabupaten se Babel.

Komentar

BERITA LAINNYA