oleh

Selesaikan Persoalan Kekerasan Seksual Dengan RUU P-KS?

Oleh : Miliani Ahmad
Pembina Forum Tokoh dan Intelektual Muslimah (FORTIN) Babel

KASUS tewasnya seorang istri ditangan suaminya akibat menolak ajakan “berhubungan” 2 bulan lalu di kelurahan Kotasari Kecamatan Grogol kota Cilegon turut menambah deret panjang kasus kekerasan seksual yang menimpa kaum perempuan sepanjang tahun ini. Pada peluncuran Catatan Tahunan (Catahu) 2019, komisi nasional anti Kekerasan terhadap perempuan menyebutkan bahwa di tahun 2019 ada kenaikan 14% kasus kekerasan terhadap perempuan yaitu sejumlah 406.178 kasus. Angka ini dihimpun dari tiga sumber yaitu Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Agama (PA), lembaga layanan mitra komnas perempuan dan Unit Pelayanan Rujukan (UPR).

Loading...

—————-

MASIH menurut Komnas anti kekerasan terhadap perempuan, kekerasan seksual semakin beragam seperti marital rape, incest, cybercrime, kekerasan dalam Pacaran (KDP), dan kekerasan seksual pada perempuan penyandang disabilitas. Sehingga penyelesaian masalah ini tergolong mendesak untuk  segera diupayakan. Dan RUU PKS dipandang merupakan jalan untuk menghadapi ini semua.

Secara nyata dalam konteks upaya legislasi RUU-PKS secara umum terkesan RUU ini memberikan keprihatinan atas kasus-kasus kekerasan seksual yang cenderung terus meningkat. Lemahnya posisi perempuan dihadapan laki-laki  akibat paradigma patriaki ditengah masyarakat, dan juga ketertindasan perempuan dalam hal kepemimpinan terus menerus menjadikan perempuan sebagai pihak yang selalu cendrung dirugikan. Begitupun juga “jejak moralitas” seperti cara berpakaian, cara berelasi sosial, status perkawinan, atau pekerjaan akan  dianggap  mengancam perempuan untuk menginternalisasi simbol-simbol tertentu yang  tidak disetujuinya .

Tapi benarkah hal demikian?. Mari kita teliti menggunakan paradigma berfikir Islam Politik.

Komentar

BERITA LAINNYA