oleh

PMII Protes SP3 Tipikor Pulau 7

Babelpos.co /PANGKALPINANG – Walau  proyek korupsi Pulau 7 sudah dihentikan penyidikanya alias (SP3) oleh Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung, namun nampaknya menyisakan gejolak publik. Pasalnya kasus dengan kerugian negara  sekitar Rp 200 Juta itu yang sudah berakir “happy ending” diduga kuat melibatkan tidak saja pejabat daerah melainkan juga anggota DPRD Bangka Belitung. Bahkan memang, asisten tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi  sebetulnya sudah mengantongi tersangka salah satu kepala biro di pemerintahan Provinsi Bangka Belitung.

Sebanyak 10 orang mahasiswa yang tergabung di dalam  Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Belitung kemarin siang ((7/11) berdemontrasi di gedung Kejaksaan Tinggi. Mereka menuntut kasus dengan  anggaran Rp 2 Milyar itu agar bisa diangkat kembali. Tuntutan tersebut diterima oleh jaksa koordinator intelijen Budi Raharjo.


Loading...

Kepada harian ini koordinator aksi, Zamzibar menyayangkan korupsi yang menjerat pejabat daerah di SP3 begitu saja. Apalagi kasus tersebut telah nyata-nyata merugikan keuangan negara. “Kalau versi Kejaksaan korupsinya kecil tetapi kan korupsinya melibatkan pejabat daerah bahkan sudah ada tersangka. Di situ diduga kuat juga melibatkan pejabat  DPRD, mestinya tidak layak SP3,” kata Zamzibar.

Perlakuan tidak adil serta tebang pilih dalam penanganan korupsi oleh penegak hukum selama ini dinilai Zamzibar sudah sangat nyata. Dia membandingkan korupsi yang dilakukan oleh pengurus masjid yang hanya puluhan juta saja dinaikan hingga penjara. Tetapi giliran pejabat korupsinya Rp 200 Juta –seperti pulau 7-  dimaklumi. “Perlakuan istimewa  pelaku korupsi di kalangan pejabat sedangkan pengurus masjid kena penjara sangat kentara ketidak adilanya. Makanya kita tuntut agar SP3 dalam kasus pulau 7 dibatalkan karena ini jelas korupsinya,” desaknya.

Komentar

BERITA LAINNYA