oleh

Nelayan Basel Nilai Raperda RZWP3K Terlalu Banyak Kepentingan

*Banyak Kejanggalan & Berbenturan Dengan Aturan
*Pasir Kuarsa Kembali Beroperasi
*Dian: Laut & Darat Sudah Habis

TOBOALI – Dokumen Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) disinyalir banyak kejanggalan dan berbenturan dengan aturan yang berlaku. Selain itu, dalam pembuatan raperda tersebut tidak transparan sehingga terkesan terlalu banyak kepentingan tertentu.

Loading...

Untuk itu, sebelum raperda tersebut disahkan dan diundangkan menjadi produk hukum daerah agar kiranya Pemerintah Daerah (Pemda) Bangka Selatan dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bangka Belitung bersama legislatif dan tim Panitia Khusus (Pansus) raperda RZWP3K dapat mengkaji kembali sehingga tidak menimbulkan konflik di kemudian hari. Hal ini ditegaskan perwakilan nelayan Kampung Padang Toboali, Erwandi pada saat audiensi dengan DPRD Basel, Senin (21/10/2019).

Audiensi itu tidak hanya membahas dokumen raperda RZWP3K. Tapi, juga membahas berbagai permasalahan yang terjadi di Negeri Junjung Besaoh (Basel) di antaranya aktivitas penambangan laut seperti Tambang Inkonvensional (TI) Apung, aktivitas trawl serta penambangan pasir kuarsa.

Audiensi bersama perwakilan nelayan ini dipimpin langsung Ketua DPRD Basel, Erwin Asmadi yang turut dihadiri Ketua Komisi I, Armadi dan Anggotnya, Solman, Ketua Komisi II, Dian Sersanawati, Ketua Komisi III, Surianto dan anggotanya Wendy dan Sekretaris Dewan (Setwan), Agus Pratomo, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda), Achmad Ansyori, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Gatot Wibowo, Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, Suhadi dan Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bappeda, Herman.

Komentar

BERITA LAINNYA