oleh

Laode M. Syarif: OTT Pelaku Korupsi Diprediksi Berkurang Drastis

KPK berusaha bertahan dan terus menjalankan tugas meski ada pengesahan revisi UU yang dianggap melemahkannya. Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif memprediksi, dengan berlakunya UU tersebut, bakal ada perubahan signifikan terkait penindakan pelaku korupsi. KPK bakal menyiapkan tim transisi. Berikut wawancara Laode dengan wartawan Jawa Pos Debora Danisa Sitanggang Kamis lalu (19/9).

————————-

Loading...

Setelah pengesahan revisi UU, bagaimana kondisi dan kegiatan terkini di internal?
Setelah membaca revisi tersebut, saat ini kami menyiapkan dua tim transisi. Satu tim transisi untuk yang berhubungan dengan status kepegawaian. Kemudian, yang kedua adalah tim transisi untuk mengantisipasi kejanggalan-kejanggalan yang ada di dalam UU KPK yang baru, terutama dari segi penindakan.

Kondisi apa yang sekiranya bakal berubah di tubuh KPK?
Dalam UU yang lama, komisioner KPK itu adalah penyidik dan penuntut umum. Sekarang ini saya bisa menyidik, saya juga bisa menjadi penuntut umum. Kalau di UU baru, komisioner yang akan dilantik bukan penyidik dan penuntut umum. Sedangkan dewan pengawas tidak disebutkan juga status mereka itu sebagai apa, tetapi dimintai persetujuan untuk melakukan penggeledahan, penyitaan, dan penyadapan. Padahal, secara hukum, yang bisa melakukan perintah penyadapan, penggeledahan, dan penuntutan itu adalah aparat penegak hukum. KPK bisa kalah terus nanti kalau otorisasinya itu diberikan oleh dewan pengawas.

Bagaimana tentang OTT, apakah mungkin akan berkurang?
Kita belum tahu. Tetapi, kalau kita lihat, birokrasinya menjadi lebih panjang. Kalau sekarang itu, kita ada sistemnya. Misalnya, di setiap tindak pidana korupsi, ada penyelidikan terbuka, ada penyelidikan tertutup.

Komentar

BERITA LAINNYA