oleh

Kerugian Negara atau Keuntungan?

PANGKALPINANG.– Persidangan dugaan korupsi proyek pekerjaan pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) tenaga surya milik Distamben Bangka Belitung 2018, kian seru saja di Pengadilan Tipikor Kota Pangkalpinang.

Setelah pihak JPU dari Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung yang menghadirkan ahli, kemarin giliran pihak terdakwa Suranto Wibowo yang melakukan hal sama.


Loading...

Ahli yang dihadirkan di hadapan majelis hakim yang diketuai Rendra Yozar Dharma Putra, terbilang menarik yakni dari pensiunan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Iman Sudrajat. Dalam keteranganya mengatakan dalam proyek PJU yang ditangani pihak Kejaksaan tersebut tidak ada total lost.

“Contohnya begini, kontrak ini kan majornya adalah pengadaan barang di situ juga ada pekerjaan kontstruksi. Nah sekarang pekerjaan konstruksi ada masalah apa gak. Kalau gak ada masalah, gak bisa donk dikatakan total lost, berarti ada real cost juga,” kata mantan auditor madya itu.

“Dengan adanya kesimpulan pihak BPKP mengatakan tak ada total lost dalam pekerjaan ini memang sudah betul. Artinya mereka sudah fair. Akan tetapi dalam penghitungan mereka ada kerugian negara senilai Rp 550.588.526 itu harus dipertanyakan. Apakah sudah betul atau sebaliknya, karena bisa jadi itu merupakan keuntungan dari pihak perusahaan,” ucapnya.

Iman Sudrajat mengatakan penghitungan seperti ini harus fair jangan terkesan ada pesanan. Bilamana terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan seperti kekurangan dalam kuantitas barang ataupun dalam kualitas maka harus cari selisihnya. “Jadi kalau soal ada kekurangan itu cari saja selisihnya bukan menghilangkan keuntungan. Artinya harus dihitung itu selisih harga dengan yang terealisasi,” ujarnya.

Dia juga menyinggung soal pelaksanaan proyek di lapangan oleh pihak PT Niko Pratama tak sesuai kontrak. Dimana Candra –nota bene bukan pegawai perusahaan- yang mendominasi baginya tak ada masalah. Selama hasil dari pekerjaan proyek tersebut tidak ada masalah dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan hajat hidup masyarakat.

“Bila perusahaan itu menggunakan orang lain sepanjang dia masih bertanggung jawab sesuai kontrak gak ada masalah. Boleh-boleh saja, jadi kita menggunakan tenaga kerja, artinya di sini fungsinya tenaga kerja. Kecuali kalau dalam bentuk subkon, subkon itu harus dalam bentuk badan usaha dan itu harus ada tertulisnya atau perjanjianya,” tandasnya yang merupakan pensiunan BPKP Jawa Barat itu.(eza)

Komentar

BERITA LAINNYA