oleh

Kenangan RUPSLB PT Timah Tbk Soal Saham, urusan Inalum?

Oleh: Safari Ans
Salah Satu Tokoh Pejuang Pembentukan Provinsi Bangka Belitung
“RAPAT Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Timah Tbk Senin 10 Februari 2020 di Jakarta hanya memiliki acara tunggal. Mengganti Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Soal nasib pengalihan saham Pemerintah Pusat cq PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel tidak dibicarakan sama sekali. Dewan komisaris dan Dewan Direksi hanyalah operator, sedangkan soal saham ada di tangan regulator (Pemerintah Pusat).”

——————-


Loading...

ITU jawaban Direktur Utama PT Timah Tbk M Reza Pahlevi Thobrani ketika menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers sehabis RUPSLB PT Timah Tbk. Memang secara teoritis Dewan Direksi dan Dewan Komisaris PT Timah Tbk amat senang apabila Babel memiliki saham di BUMN ini. Kenapa? Banyak hal yang memudahkan mereka lakukan bersama masyarakat Babel yang selama ini mengalami sedikit hambatan. Namun keputusan atas pengalihan saham buat Babel bukan di tangan mereka. Kewenangan memutuskan pengalihan saham Pemerintah Pusat itu ditangan Pemerintah Pusat sendiri yang didalamnya ada Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan Kementerian ESDM yang diwakili oleh PT Inalum.

Pihak regulator membutuhkan lobi secara intensif dan tekun. Juga butuh tekanan politik yang tinggi. Lobi yang dilakukan oleh Pemprov Babel yang dianggap memadai dengan prosedur yang ada. Tetapi tekanan politik belum dilakukan. Dukungan masyarakat Babel soal saham ini masih minim. Bahkan masih ada yang menentang, buat apa Babel punya saham di PT Timah Tbk. Padahal beberapa provinsi di Indonesia telah diberi saham oleh Pemerintah Pusat. Mengapa begitu? Karena tekanan politik yang dilakukan oleh Provinsi Papua sangat tinggi. Tekanan dan lobi politik Sumatera Selatan dan Sumatera Barat hebat, sehingga kedua provinsi ini dapat saham pada BUMN yang beroperasi di wilayahnya.

Komentar

BERITA LAINNYA