oleh

Jokowi Tak Setuju 4 Poin Revisi UU KPK, Salah Satunya soal Penyadapan

PEMERINTAH dan Badan Legislasi (Baleg) DPR telah melakukan rapat tentang Revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ada sejumlah poin yang tidak disepakati oleh pemerintah.

‎”Saya tidak setuju terhadap beberapa subtansi Revisi UU inisiatif DPR ini yang berpotensi mengurangi tugas KPK,” ujar Presiden Joko Widodo (Jokowi) di kompleks istana kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/9).

Loading...

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyatakan, ada empat poin ketidaksetujuannya. Pertama adalah tidak setuju jika KPK harus memperoleh izin dari pihak eksternal untuk melakukan penyadapan.

“Misalnya, harus izin ke pengadilan. KPK cukup memperloleh izin dari Dewan Pengawas untuk menjaga kerahasiaan,” katanya.

Kedua, Presiden Jokowi juga ‎tidak setuju penyidik dan penyelidik KPK hanya berasal dari kepolisian dan kejaksaan. Menurutnya, penyelidik dan penyidik KPK bisa berasal dari unsur aparatur sipil negara (ASN) yang diangkat dari pegawai KPK maupun instansi pemerintah lain.

“Tapi, tentu saja harus melalui prosedur rekrutmen yang benar,” ungkapnya.

Komentar

BERITA LAINNYA