oleh

Jeritan Nelayan Kontra KIP, Tak Ada Kepala Daerah dan DPRD Peduli Hak Nelayan

*Tak Ada “Negara” dalam Konflik Nelayan Menolak KIP
SUNGAILIAT – Nelayan bersama warga kontra Kapal Isap Produksi (KIP) yang akan masuk perairan laut Matras mengatakan, tidak ada kepedulian pimpinan daerah dan anggota DPRD saat mereka menyuarakan penolakan KIP. Harusnya juga hak nelayan diakomodir dalam Raperda RZWP3K Babel dengan membebaskan laut tempat menangkap ikan dari zona tambang.

Dikatakan nelayan asal Dusun Air Antu, Desa Deniang, Juliadi alias Ali didampingi rekan-rekannya, selama ini nelayan dan warga lainnya telah menolak KIP masuk ke perairan laut Matras hingga Pesaren. Penolakan telah berlangsung di lokasi akan beroperasinya KIP, di DPRD Provinsi Babel, hingga Gubernur Babel.

Loading...

Saat ini juga sedang dibahas Raperda RZWP3K Babel dan di draf terakhir daerah nelayan di laut Matras hingga Pesaren masih terdapat zona tambang laut sebagai tanda hak nelayan terabaikan.

“Maka dari itu kami para nelayan dan masyarakat meminta dan menuntut hak masyarakat dan nelayan dari Matras sampai Pesaren. Kami meminta kepada Gubernur dan DPRD Babel untuk mencabut IUP di Pantai Matras sampai Pesaren,” ungkap Ali.

Komentar

BERITA LAINNYA