oleh

Foto dan Rekam di Ruang Sidang Harus Izin Ketua PN

*SEMA Pembatasan Kerja Jurnalistik Dinilai Mengekang Keterbukaan Publik
SURAT
Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang membatasi kegiatan jurnalistik di persidangan banyak disesalkan oleh elemen masyarakat. Kegiatan memfoto, merekam dan meliput persidangan merupakan bentuk keterbukaan salah satu prinsip yang paling esensial.

“Asas ini harus diartikan bahwa persidangan itu bisa diakses melalui alat dan kanal mana pun, apalagi tren peradilan di banyak negara mulai terbuka. Harusnya kalaupun mau mengatur, ketentuannya bukan izin melainkan cukup pemberitahuan,” kata peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Agil Oktaryal dalam keterangannya, Kamis (27/2).


Loading...

Agil memandang, sarana dan prasarana peradilan yang dinaungi MA belum cukup memadai untuk menerapkan prinsip keterbukaan. Poin ini, berbeda dengan Mahkamah Konstitusi (MK) yang kanal informasinya sangat terbuka dan cepat.

“Misal risalah yang bisa ke luar satu jam pascasidang atau rekaman sidang di youtube yang otomatis di upload 10 menit setelah sidang,” tegas Agil.

Komentar

BERITA LAINNYA