oleh

Akses Pengurusan e-KTP WNA Distop

*Kasus di Cianjur Mendagri Nilai ada Faktor Kesengajaan
JAKARTA – Rencana pemerintah untuk menghentikan sementara penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) bagi warga negara asing (WNA) serta mengganti desain yang ada, dinilai bukan solusi utama. Kesemerawutan yang muncul, karena pemerintah khususnya Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) minim dalam melakukan gerakan sosialisasi ke publik.

Ya, kerancuan yang muncul, menjadi cermin ketidaksiapan pemerintah dalam mengatasi hal-hal tekhnis yang dewasa ini muncul. Terlebih menjelang Pemilu dan Pilpres 2019, sesuatu yang memunculkan keganjilan, kerap dipolitisasi.


Loading...

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, pemerintah dan semua pihak terkait harus segera mengambil langkah strategis. Yang utama bukan perbaikan teknis, melainkan counter narasi kepada publik. Polemik e-KTP WNA menunjukkan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.

“Ini karena pemahaman awam publik saat ini secara sederhana memaknai KTP elektronik adalah bentuk identitas sebagai WNI. Narasi publik harus segera direbut untuk diluruskan, tutur perempuan asal Palembang, Sumsel, itu, Minggu (3/3).

Fatalnya, sambung Titi, polemik yang muncul kerap dipolitisasi. Perludem mendorong masyarakat mencermati daftar pemilih tetap (DPT) di wilayahnya. DPT selalu berbasis lingkungan RW sehingga peluang untuk dikenali lebih besar. “Tinggal cermati saja. Dan antisipasi dengan cara-cara yang sederhana. Kita harus lebih teliti dalam membedakan e-KPT WNA dengan e-KTP WNI,” terangnnya.

Komentar

BERITA LAINNYA