oleh

Uang Piket Satpol PP Molor Tiga Bulan

Babelpos.co  PANGKALPINANG – Ketua DPRD Bangka Belitung, Didit Srigusjaya menyesalkan adanya keterlambatan pembayaran uang piket Satpol PP baik PNS maupun honorer di lingkungan Pemprov Bangka Belitung. Menurut dia, sudah selayaknya mereka menerima haknya terlebih ada kebutuhan untuk anak dan istri untuk dipenuhi.

Untuk itu, Didit meminta Pemerintah Daerah untuk segera membayarkan hak mereka yang tertahan selama tiga bulan. Anggaran untuk uang piket juga sudah dianggarkan dengan APBD Bangka Belitung.

loading...

“Sudah dianggarkan APBD Babel, soal keterlambatan belum dapat informasi dimana. Apakah di Satpol PP atau di Bakuda yang terlambat untuk prosesnya. Akan tetapi apapun alasannya jangan sampai kejadian seperti ini terulang kembali,” ungkap Didit kepada sejumlah wartawan.

Menurut politisi PDIP ini, wajar hak itu diberikan kepada mereka karena sudah menjalankan kewajiban mereka sebaik mungkin. DPRD Bangka Belitung sangat menyesali atas keterlambatan pembayaran uang piket tersebut.

“Harapan kita segera dibenah dan tidak ada lagi keterlambatan seperti ini. Kita tahu bahwa teman Satpol PP sangat mengharapkan hak-hak mereka. Saya berharap agar segera konfirmasi, saya sudah telpon Sekda, Bakuda, menanyakan tapi sampai sekarang jawaban mereka belum tahu sudah diajukan atau belum,” tukasnya.

Lebih jauh, untuk besaran uang piket yang akan diterima sesuai APBD paling kecil yakni Rp750 ribu. Sementara untuk yang PNS sesuai dengan jabatannya, dan ini sudah disepakati dengan Pemerintah Daerah.

“Satpol PP ini besarannya uang piket mereka ini honor sesuai APBD Rp750ribu. Ini DPRD minta jangan dikurangi sudah sepakat dengan Pemerintah dan DPRD. Untuk PNS tergantung dengan jabatannya. Tapi paling kecil Rp750ribu juga. Lumayan kalau dikalikan 3, apalagi mau menjelang bulan puasa ini. Kita mohon Pemda untuk segera mencairkan itu karena hak keluarga dan anak-anak mereka juga ada disitu,” tandas Didit. (tob)

Komentar

BERITA LAINNYA