oleh

Sidang Dugaan Pemalsuan Surat, JPU Tolak Eksepsi Terdakwa

palu-sidang-296x170Babelpos.co /SUNGAILIAT – Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangka untuk sidang perkara nomor: PDM-54/S.LIAT/08/2016 tentang dugaan pemalsuan surat tanah memberi tanggapan atas keberatan hukum (eksepsi) yang disampaikan tim Penasehat Hukum (PH) terdakwa Saiful alias Lim Nam Foek alias Afuk pekan lalu.

Dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Sungailiat, JPU mengatakan perbuatan terdakwa merupakan perbuatan pidana yang tidak boleh dilakukan, yang disertai ancaman sanksi berupa pidana sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat 1 KUHP, dimana terdakwa didakwa membuat surat palsu atau memalsukan surat.

loading...

“Oleh karenanya kami berpendapat bahwa keberatan terdakwa melalui penasehat hukumnya tidak berdasar, maka sudah seharusnya keberatan penasehat hukum terdakswa tersebut diabaikan,” ungkap Bagus Nur Jakfar Adi Saputro usai persidangan kemarin (18/10).

Soal keberatan tuntutan JPU telah daluwarsa, JPU berpendapat berdasarkan Pasal 78 ayat 1 ke 3 KUHP, kewenangan pidana hapus karena daluarsa : mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun. Dalam tindak pidana perkara ini, terjadi kurun waktu 2012-2012 dan dilimpahkan ke PN Sungailiat 19 September 2016. Dengan berdasarkan Pasal 1 butit 7 KUHAP, Pasal 80 ayat 1 KUHP dan Pasal 97 KUHP telah jelas perbuatan pidana yang didakwakan penuntut umum belum daluarsa.

Keberatan lain terdakwa bahwa surat dakwaan terhadap terdakwa mengandung error in persona menurut JPU, PH terdakwa kurang cermat lengkap dan jelas. Pihaknya mengacu pada penerapan Pasal 143 ayat 2 huruf B KUHAP. Selain itu berdasarkan Pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP, fakta dan keadaan bukan termasuk syarat materiil.

Komentar

BERITA LAINNYA