oleh

Pemilu 2019 di Basel Belum Berakhir

*Sopli Caleg Dari Partai Demokrat Dapil IV Basel, Ajukan Gugatan ke MK RI
*Terkait Selisih Perolehan Suara

TOBOALI — Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan Legislatif tahun 2019 yang dilaksanakan pada 17 April lalu, khususnya di Kabupaten Bangka Selatan (Basel), Provinsi Bangka Belitung (Babel) belum juga berakhir meski rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara baik di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional telah ditetapkan dan disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Loading...

loading...

Pasalnya, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk pemilihan calon anggota legislatif (Caleg) DPRD Kabupaten Basel di Daerah pemilihan (Dapil) IV Simpang Rimba, Payung dan Pulau Besar dari Partai Demokrat (PD) diduga direkayasa sehingga terjadi perselisihan perolehan suara antara Caleg nomor urut 2 atas nama Sopli, S.IP dari Partai Demokrat (PD) dengan Caleg nomor urut 1 atas nama Hendri yang juga dari Partai Demokrat (PD) diduga telah melakukan kecurangan. Salah satunya dengan cara menambah hasil perolehan suara sebanyak 20 suara yakni mengubah rekapitulasi formulir C1-KK-06 pada data suara sah dan tidak sah. Pada C1-KK-06 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Rajik, Kecamatan Simpang Rimba tercatat bahwa jumlah seluruh suara sah sebanyak 202 dan jumlah suara tidak sah sebanyak 36 suara. Akan tetapi, pada hasil sidang pleno C1-KK-06 Kecamatan Simpang Rimba suara sah menjadi 222 suara dan suara tidak sah menjadi 16 suara.

Dengan demikian, Caleg nomor urut 1 Hendri perolehan suaranya menjadi bertambah yang semula berjumlah 734 suara menjadi 754 suara. Dengan adanya kecurangan yang dilakukan oleh Hendri tersebut sehingga mengakibatkan suara Caleg nomor urut 2, Sopli, S.IP berkurang dan dirugikan. Kemudian Caleg nomor urut 1 Hendri diuntungkan oleh hal tersebut yang seharusnya Caleg nomor urut 2 Sopli, S.IP yang memperoleh suara tertinggi. Karena itu, sehingga Sopli, S.IP merasa keberatan dan tidak puas dengan hasil Pemilu 2019 dan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

Komentar

BERITA LAINNYA