oleh

Ombudsman Babel Sudah Terima 106 Laporan

PANGKALPINANG – Sejak berdiri, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Bangka Belitung (Babel) sudah menerima 106 laporan dugaan maladministrasi. Hal ini diungkapkan Plt. Kepala Ombudsman Perwakilan Babel, Prana Susiko saat Media Gathering Ombudsman Bersama Media di Kantor ORI Babel, Kamis (06/12).

“Makanya melalui media gathering ini kami harapkan dapat menjadi forum silaturahmi sekaligus untuk membangun sinergitas yang lebih baik dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Babel di pemda, swasta, perorangan atau isntansi,” ucapnya.

loading...

Sinergitas ini menurutnya sangat diperlukan mengingat begitu luas dan banyaknya pelayanan yang harus diberikan kepada masyarakat di 7 kabupaten/kota yang ada di Bangka Belitung.

Prana mencontohkan, Ombudsman Babel masih menemukan seperti di Bangka Tengah dan Bangka Induk, hingga kini belum memiliki standar patokan yang baku biaya pembuatan surat tanah. Padahal berdasarkan aturan di Indonesia dibutuhkan kepastian biaya.

Dijelaskannya, sesuai Perda Babel No. 8 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publlik dan Perpres 95/ 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (e-GOV), diperlukan inovasi dan perbaikan pelayanan publik yang kuncinya ada pada komitmen pemimpin, management profesional, peran masyarakat dan SDM handal.

“Semua komponen ini harus bersinergi, jangan sampai sudah dibuat komitmen atau MoU-nya, bahkan ada yang sampai sudah diikutsertakan dengan pelatihannya, tetapi dalam prakteknya justru tidak sesuai dengan yang diharapkan, padahal manfaat pengeloaan pengaduan itu sangat besar,” sebutnya.

Komentar

BERITA LAINNYA