oleh

Kasus Mesum Nuril, Bukti Negara Tak Hadir untuk Korban

SUDAH jatuh, tertimpa tangga. Itulah peribahasa yang tepat untuk Baiq Nuril Maknun. Mahkamah Agung (MA) menghukum Nuril enam bulan penjara dan denda Rp 500 juta. Padahal, mantan honorer tata usaha (TU) bagian keuangan SMAN 7 Mataram, NTB, itu merupakan korban pelecehan seksual oleh atasannya.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menemukan banyak kejanggalan dari putusan MA tersebut. Lembaga yang mengadvokasi Nuril sejak awal persidangan itu yakin Nuril hanya korban yang berusaha melindungi diri. “Saya sempat menjadi saksi ahli. Saat itu sempat duduk berdampingan dengan Nuril,” ungkap Komisioner Komnas Perempuan Nurherwati kemarin (14/11).

loading...

Nurherwati mengaku mendapat informasi bahwa langkah Nuril merekam pembicaraan dengan Muslim, atasannya, merupakan upaya pembelaan. Nuril sempat dituduh memiliki hubungan dengan Muslim yang saat itu menjadi kepala SMAN 7. “Hanya ingin menyatakan bahwa Nuril tidak menggoda Muslim,” ucapnya saat ditemui di kantornya kemarin.

Apa yang dilakukan Nuril dengan merekam percakapan dinilai tepat oleh Nurherwati. Sebab, untuk membawa kasus tersebut ke kepolisian, rekaman adalah salah satu alat bukti petunjuk. Pelecehan seksual, menurut dia, adalah tindak pidana yang tidak bisa dibuktikan sekadar melalui visum maupun saksi. “Dia tidak sakit secara fisik. Pelecehan biasanya dilakukan di tempat tertutup,” ujarnya.

Namun, dengan hadirnya Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Nuril terjerat. Risiko serupa, lanjut Nurherwati, juga menghantui perempuan lain yang akan berbicara ketika dilecehkan. “Sebelumnya dikatakan ‘direkam kalau ada pelecehan’. Peraturan di Indonesia memang tidak berpihak kepada korban,” ucapnya.

Komentar

BERITA LAINNYA