oleh

B A T I N

Oleh: Drs. Akhmad Elvian – Sejarahwan Bangka Belitung
BATIN adalah wilayah pemukiman masyarakat di pulau Bangka yang terdiri atas beberapa kampung. Pemimpin wilayah di Satu batin disebut dengan Batin. Jabatan batin adalah jabatan kepala rakyat di pulau Bangka berada di bawah jabatan pateh atau proatin.

—————-

loading...

PADA masa Sultan Palembang Ahmad Najamuddin I Adikusumo (memerintah Tahun 1757-1776 Masehi) berkuasa, jabatan pateh atau proatin di pulau Bangka digantinya dengan jabatan depati. Jabatan batin di pulau Bangka sudah ada sejak masa kekuasaan Kesultanan Johor dan Minangkabau serta Kesultanan Banten berkuasa di pulau Bangka sejak abad 17 Masehi. Pada masa itu telah ada beberapa Batin di pulau Bangka seperti batin Ulin dekat sungai Ulin, batin Balar dekat sungai Balar, batin Tagak dekat sungai Tagak, batin Nyireh dekat sungai Nyireh, batin Jiwad, batin Gerunggang dan batin Ketapik di dekat sungai Kepoh.

Batin di pulau Bangka diangkat berdasarkan asas primus interpares, atau mufakat antar masyarakat yang berhimpun di kampung. Biasanya batin diangkat dari tokoh masyarakat di Satu kampung yang memiliki manna atau kekuatan supranatural. Posisi rumah batin biasanya terletak di bagian tengah perkampungan dan dikelilingi oleh rumah penduduk kampung. Bentuk kampung yang dikepalai batin biasanya bersegi empat atau bujur sangkar dan kampung dikelilingi oleh benteng pada sisi luar pemukiman, terbuat dari parit galian (benteng tanah) dan berpagar kayu. Kehidupan masyarakat di suatu batin di pulau Bangka karena tinggal di pulau menyebabkan masyarakatnya harus selalu siap dalam menghadapi serangan perompak laut atau zeerovers.

Pada saat pulau Bangka dikuasai oleh Kesultanan Banten sekitar pertengahan abad 17 Masehi. Pada saat itu Panembahan Serpu dan Bupati Nusantara diangkat sebagai juwaraja melaksanakan pemerintahan di pulau Bangka dengan mengangkat 7 orang patih dan proatin (wakil patih) serta 37 orang batin yang berasal dari penduduk pribumi pulau Bangka. Kemudian ditetapkan pula batas-batas wilayah masing-masing batin. Di samping penataan pemerintahan dilakukan juga penataan kembali peraturan adat istiadat berdasarkan pada adat kebiasaan masyarakat setempat.

Komentar

BERITA LAINNYA