oleh

‘Uji Nyali’ di Pilkada?

KEPUTUSAN Mahkamah Konstitusi yang memutuskan bahwa anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mengikuti pemilihan kepala daerah (Pilkada) harus mengundurkan diri terhitung sejak pencalonannya disahkan KPUD, agaknya masih mengganjal.

Oleh: Syahril Sahidir  – CEO Babel Pos Grup —

Loading...

PUTUSAN itu tertuang dalam hasil uji materi atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Ketentuan di UU itu yang dibatalkan adalah Pasal 7 hurus s. Karena ketentuan yang ada itu selama ini terkesan terlalu ‘mengenakkan’ para anggota DPR, DPD, dan DPRD yang cukup memberitahukan pencalonannya sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada pimpinan, sehingga tidak perlu mengundurkan diri.

Nah, MK menganggap ketentuan itu inkonstitusional. Jadi seorang anggota dewan harus memilih diantara dua pilihan. Dimana satu pilihan sudah di tangan, dan satu pilihan masih diangan-angan.

Berharap hujan karena guntur di langit, air di tempayan ditumpahkan?
Dalam pertimbangannya, MK membantah argumen yang diajukan DPR sebagai pembuat undang-undang bahwa posisi sebagai wakil rakyat berbeda dengan TNI/Polri. Alasannya, karena anggota DPR/DPD dan DPRD dipilih melalui pemilihan. Namun, MK menganggap anggota DPR/DPRD/DPD seharusnya mengembalikan terlebih dahulu mandatnya ke rakyat sebelum mengikuti proses pemilu yang berbeda.

Komentar

BERITA LAINNYA