oleh

Tarif Tak Jelas, Perda Bea PBB Direvisi

*Sumber Air Baku akan Diperdakan
Babelpos.co /SUNGAILIAT – Eksekutif Kabupaten Bangka mengajukan 2 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bea Pengolahan Atas Hak Tanah dan Bangunan (BPAHTB) dan Raperda Pengolahan Sumber Daya Air Baku. Kedua Raperda tersebut diusulkan ke legislatif Kabupaten Bangka para Rapat Paripurna, Sabtu (12/11) lalu.

Dikatakan Bupati Bangka Tarmizi Saat yang menyampaikan 2 Raperda itu, untuk Raperda Perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2010 tentang BPAHTB merupakan salah salah Perda yang mengatur sumber pajak daerah. Perda tersebut mengatur berbagai hal terkait tanah dan bangunan termasuk Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar pengenaan tarif BPAHTB untuk berbagai sektor di Kabupaten Bangka.

Loading...

“Sejauh ini masih menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pengenaannya, terutama dari pihak perkebunan selaku wajib pajak. Dimana tidak ada nilai transaksi sebagai basis dasar perhitungan tarifnya. Yang menjadi dasar perhitungan tarifnya adalah NJOP. Sedangkan kita ketahui terdapat dua NJOP yang berlaku, yaitu NJOP kewenangan pusat dan NJOP PBB pemukiman besar yang menjadi kewenangan Pemda,” jelas Tarmizi.

Untuk itu perlu Pemkab Bangka menilai perlu melakukan penyesuaian dan perubahan khususnya yang menyangkut NJOP sebagai dasar perhitungan tarif BPAHTB untuk dikenakan kepada wajib pajak. Pentingnya perubahan tersebut untuk menggenjot pajak daerah dari sektor strategis seperti perkebunan, pertanian dan Perternakan di Kabupaten Bangka.

Mengenai Raperda Pengolahan Sumber Daya Air Baku diusulkan untuk menjaga kelangsungan air baku daerah. Sebagaimana diketahui, kegiatan penambangan yang terjadi di Kabupaten Bangka selama ini telah berdampak langsung kepada keberadaan daya tampung dan daya dukung ekosistem sumber air baku. “Sehingga perlu dilakukan upaya oleh pemerintah daerah dalam rangka memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaaan, sifat dan fungsi sumber baku yang ada di wilayah kita. Dengan demikian diharapkan sumber air baku tidak tercemar dan rusak dari aktivitas manusia maupun sebagai dampak pemanasan global dan alam sekitar,” tukasnya.

Ditambahkannya, sudah menjadi tanggungjawab pemerintah daerah dan semua pihak untuk menjaga demi kuantitas dan kualitas sumber air baku guna memenuhi kebutuhan mahluk hidup, khususnya manusia. Termasuk juga dalam rangka memenuhi kebutuhan sumber baku air PDAM dan masyarakat Kabupaten Bangka. (trh)

Komentar

BERITA LAINNYA