oleh

Tak Puas Raperda RZWP3K, Hari Ini Nelayan Audiensi ke DPRD Basel

TOBOALI – Sejumlah perwakilan nelayan Bangka Selatan (Basel), Provinsi Bangka Belitung (Babel) diagendakan bakal audiensi bersama dengan para wakil rakyat ‘legislator’ di daerah setempat, Senin (21/10/2019) hari ini. Audiensi itu terkait dengan permasalahan dokumen Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K). Pasalnya, pada saat rapat konsultasi publik tentang raperda itu di kantor Gubernur Babel beberapa waktu lalu berakhir dengan kericuhan.

Selain itu, dalam proses tahapan penyusunan dokumen raperda tersebut dinilai tidak sesuai dengan kaidah aturan yang diamanahkan dalam Undang-Undang (UU) nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan nomor 23 tahun 2016 tentang perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Loading...

“Kaidah-kaidah aturan yang kami maksudkan adalah pasal 1 ayat 29, pasal 3 butir c dan d, pasal 4, pasal 6 dan pasal 8 ayat 1 butir b dan ayat 2 pasal 9 dan pasal 10 yang kesemuanya merupakan pasal-pasal yang tercantum dalam Permen Kelautan dan Perikanan nomor 23 tahun 2016 tentang perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,” kata Ketua Nelayan Batu Perahu Toboali, Joni Zuhri dalam surat permohonan audiensi yang ditujukan kepada Ketua DPRD Basel, Erwin Asmadi.

Surat permohonan audiensi yang ditujukan kepada Ketua DPRD Basel, Erwin Asmadi itu ditembuskan ke Kapolda Babel, Gubernur Babel, Ketua DPRD Babel dan Kapolres Basel yang juga meminta DPRD Basel untuk menghadirkan Bupati Basel, Justiar Noer dan instansi terkait lainnya dalam audiensi tersebut.

Komentar

BERITA LAINNYA