oleh

Suranto: IPR Prosedural!

Selain itu, menurut Suranto, izin pertambangan rakyat yang dikeluarkan oleh Erzaldi Rosman disebut tidak melangkahi syarat apapun. Legalitas tersebut, dikatakan Suranto sudah diatur dalam Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 34 tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

“Membuat peraturan izin pertambangan ini sudah selesai. Sudahclear. Sesuai prosedur,” ungkap Suranto.
Beleid tentang Izin Usaha Penambangan (IUP) ini tertera dalam Pasal 4 poin b. Poin tersebut menjelaskan pembagian kewengan izin antara Gubernur dan Kementerian ESDM. “Apabila WIUP-nya berada: 1. dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau 2. pada wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan,” demikian keterangan tertulis dalam Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 34 tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara soal kewengan GUbernur dalm mengeluarkan izin tambang.

Loading...

Suara dukungan terhadap Erzaldi pun datang dari Panglima Asosiasi Tambang Rakyat Daerah (Astrada) Susno Duadji yang mengatakan keputusan Erzaldi Rosman Djohan terkait dengan penerbitan izin pertambangan rakyat (IPR) bagi masyarakat penambang di Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat membela kepentingan rakyat.

Komentar

BERITA LAINNYA