oleh

Suranto: IPR Prosedural!

MESKI langkah Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman Djohan menerbitkan Izin Penambangan Rakyat (IPR) mendapat respon positif dari masyarakat, ternyata masih ada yang menilai melanggar aturan. Terutama soal zonasi.

——————–

Loading...

ADA yang menilai, kebijakan itu melangkahi beberapa syarat untuk penerbitan IPR, salah satunya peraturan zonasi untuk Wilayah Penambangan Rakyat (WPR).

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Babel, Suranto Wibowo menyebutkan kebijakan tersebut sudah memenuhi prosedur. Suranto menyebutkan soal WPR sudah diatur oleh Kementerian ESDM melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 1095 K/30/MEM/2014 tentang Penetapan wilayah Pertambangan.

“Iya, sudah ada WPR. Sudah tepat karena sudah ada keputusan Menteri. Kalau kita buka UU ada pembagian kewenangan antara pusat dan provinsi. Untuk wilayah pertambangan itu dari pusat. Sementara untuk izin pertambangan itu dari Gubernur,” jelas Suranto saat dikonfirmasi, Rabu (1/11/2017).

Wilayah pertambangan rakyat di Babel, Suranto menjelaskan terbagi dalam sejumlah wilayah Belitung Timur, yaitu seluas 7.000 hektare. Kemudian Bangka 3.700 hektare, Bangka Barat 3.000 hektare, dan tiga kabupaten kisaran 2.000 hektare.

Komentar

BERITA LAINNYA