oleh

Spanduk Sanksi Rp 5 Juta Satpol PP Hanya Jadi Pajangan

*Susanto: Masih Tahap Sosialisasi
PANGKALPINANG – Pemkot Pangkalpinang melalui Satpol PP dan Damkar Kota Pangkalpinang beberapa waktu lalu sudah memasang spanduk terkait himbauan tentang Perda Nomor 7 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di sejumlah titik di Kota Pangkalpinang. Namun sampai saat ini, spanduk larangan tersebut nampaknya hanya sekedar pajangan. Buktinya, poin-poin larangan dalam spanduk tersebut masih banyak dilanggar oleh masyarakat.

Pantauan Babel Pos di beberapa titik pemasangan spanduk, para pedagang kaki lima malah berjualan tepat di depan spanduk. Padahal dalam spanduk tersebut sudah terdapat empat poin larangan.


Loading...

Pertama, dilarang menggunakan jalan dan trotoar tidak sesuai dengan fungsinya. Kedua, dilarang menempatkan, menyimpan atau menimbun barang, kendaraan, alat atau benda di jalan, trotoar dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Ketiga, dilarang mendirikan kios, tenda atau bangunan lainnya yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi trotoar dan jalan. Keempat, dilarang memasang, menempel atau menggantungkan selebaran, poster, famplet, kain bendera atau kain bergambar, spanduk, umbul-umbul, banner, baliho dan yang sejenisnya di sepanjang jalan, jalur pemisah jalan dan pagar jalan.

Tak cuma itu, dalam spanduk tersebut juga dicantumkan dua sanksi bagi yang melanggar. Pertama, sanksi administrasi berupa pembebanan biaya paksa penegakkan perda paling banyak Rp500 ribu. Sanksi kedua adalah sanksi pidana berupa kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda paling banyak Rp5 juta. Meski sanksi denda terbilang cukup besar, namun tak membuat masyarakat takut.

Komentar

BERITA LAINNYA