oleh

Saham Babel dI PT Timah Sebuah Keniscayaan

Dengan demikian, jika Pemerintah Pusat alias PT Inalum bijaksana, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Timah Tbk pada bulan Maret 2019 yang akan datang, sudah mengumumkan kepemilikan saham Babel 10%. Sebagai sebuah konsekuensi logis atas saham 10% itu setidaknya Babel dapat satu orang direktur dan satu orang komisaris. Kenapa statusnya sebuah keniscayaan? Karena presedennya sudah terjadi pada PT Freeport Indonesia dengan Pemprov Papua.

Preseden tersebut tidak bisa dicabut lagi, karena sudah terjadi di Papua. Pemerintah Pusat cq Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan RI, dan PT Inalum tidak bisa mengatakan bahwa Papua terpaksa diberikan saham 10% karena mereka mengancam akan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Alasan itu tidak bisa diterima dalam konteks ini. Sebab kalau kalau itu dijadikan alasan, maka dalam waktu dekat akan banyak daerah di Indonesia yang ingin memisahkan diri agar dapat saham pada BUMN yang beroperasi di daerah mereka.

Loading...

Jika alasan lain tidak ada, maka pemberian saham 10% kepada Babel adalah sebuah keniscayaan. Niscaya Babel harus punya saham 10% di PT Timah Tbk. Sebab, Pemerintah Pusat harus berbuat adil terhadap semua daerah di Indonesia. Pemerintah tidak boleh pilih kasih terhadap daerah binaannya. Pemerintah Pusat harus berlaku seadil-adilnya dalam penyelenggaraan negara. Dimana daerah menjadi penopang utama tegaknya NKRI. Jika Pemerintah Pusat dalam melaksanakan asas ini, maka Pemprov Babel bisa menggugat Pemerintah Pusat, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan PT Inalum pada Mahkamah Konstitusi, karena Babel merasa tidak diberlakukan secara adil dan Babel merasa terzalimi oleh Pemerintah Jokowi. Bravo Babel.***

Komentar

BERITA LAINNYA