oleh

Saham Babel dI PT Timah Sebuah Keniscayaan

Kondisi ini, sebenarnya Pemerintah Pusat melalui PT Inalum sudah wajib hukumnya untuk memberikan saham 10% kepada Babel. Namun skemanya bisa saja berbeda. Kalau skema Papua, PT Inalum memberikan pinjaman senilai USD 900 juta sesuai dengan harga saham PT Freeport Indonesia sebesar 10%. Indonesia telah menguasai 51,23% saham PT Freeport Indonesia.

Tetapi Babel tidaklah demikian. Sebab Papua hanya mengalami pengkaplingan  area Izin Usaha Pertambangan (IUP) secuil dari luas Papua. Akibat pembatasan luas wilayah pertambangan yang diatur Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, luas lahan operasi PT Freeport Indonesia di Papua terpangkas dari 4,6 juta hektar, menjadi hanya 100 ribu hektar saja dari 42 juta luas Papua.

Loading...

Sedang wilayah IUP PT Timah Tbk sudah meliputi 28% luas wilayah Babel secara keseluruhan. IUP BUMN ini sampai tahun 2018, seluas 512.369 hektar di darat dan lepas pantai kepulauan Bangka dan Belitung dari luas Babel 1,6 juta hektar. Sehingga patut, pantas, dan layak kalau kemudian PT Inalum menghibahkan saja saham 10% kepada PT BBBS tadi. Bukan membeli seperti Pemprov Papua. Karena bumi Serumpun Sebalai Babel telah hancur oleh penambangan yang dilakukan oleh PT Timah Tbk yang didirikan sejak 51 tahun lalu (1968).

Pemikiran tersebut diatas sama dengan pengertian, diminta atau tidak diminta saham 10% Babel oleh Pemprov Babel di PT Timah Tbk adalah sebuah keniscayaan, sebuah keharusan, dan sebuah kepastian yang harus dilakukan oleh Pemerintah Pusat alias PT Inalum. Jika hal itu tidak dilakukan, maka Pemerintah Pusat justru telah melanggar asas keadilan bagi daerah tambang di Indonesia. Pemerintah telah berbuat zalim dengan Babel.

Komentar

BERITA LAINNYA