oleh

Revisi UU Pilkada Masuk Prolegnas 2020, Eks Koruptor Boleh Nyalon

PELUANG daerah tahun Larangan mantan terpidana korupsi ikut dalam Pilkada Serentak 2020, semakin kecil. Komisi II DPR RI mengaku masih membahas hal-hal apa saja yang akan diusulkan ke badan legislasi (Baleg) untuk masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2020.

———————-

Loading...

ARTINYA, eks koruptor tetap bisa mencalonkan diri sebagai kepala daerah tahun depan.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arwani Thomafi, mengatakan, dalam rapat internal Komisi II, revisi Undang-Undang Pilkada diusulkan. Hanya saja, belum bisa dipastikan materi apa saja yang akan direvisi dan menjadi prioritas komisi.

Menurut politisi PPP ini, komisi II oleh Baleg hanya diberikan dua atau tiga pilihan. “Nanti akan mana yang RUU prioritas akan dipilih dan disampaikan ke baleg. Kemungkinan itu terbuka, bisa saja dibahas,” ujar Arwani di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/11).

Hanya saja, dia belum bisa dipastikan mana yang menjadi prioritas Komisi II untuk diusulkan pada revisi UU Pilkada. “Bisa juga revisi tidak hanya satu atau dua pasal. Ada juga keinginan menyederhanakan tahapan. Atau ada keinginan untuk terobosan-terobosan pilkada langsung,” paparnya.

Komentar

BERITA LAINNYA