oleh

Revisi UU KPK Disepakati DPR, Ini Rincian 7 Poin Perubahannya

REVISI UU KPK resmi disepakati Badan Legislasi DPR bersama pemerintah. Ada tujuh poin perubahan dalam UU UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tujuh fraksi DPR bulat menyatakan menerima tujuh poin perubahan dalam RUU KPK. Sedangkan dua fraksi lainnya belum bisa menerima karena ada catatan.

Loading...

Demikian disampaikan Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2019).

Sedangkan Fraksi Demokrat belum belum menyampaikan pendapatnya sama sekali.

“Dua fraksi belum bisa menerima karena ada catatan yang berkaitan dengan Dewan Pengawas, yakni Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi PKS,” ujar Supratman .

Supratman menjelaskan, catatan Fraksi Gerindra dan PKS supaya Dewan Pengawas KPK tidak dipilih tunggal oleh Presiden, tetapi juga melibatkan DPR.

“(Dewan Pengawas) itu tetap harus lewat fit and proper test di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” pungkas politisi Partai Gerindra itu.

Komentar

BERITA LAINNYA