oleh

PT Timah Tuntut Ganti Rugi Jika IUP Dihapus

PT Timah (persero) Tbk hadir di Konsultasi Publik RZWP3K Bangka Belitung (Babel), Jumat (20/9) kemarin.

——————–

Loading...

TEGAS pernyataan sikap perusahaan BUMN tersebut menyikapi adanya penghapusan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Meski sejatinya PT Timah sebagai perusahaan terbuka sangat mendukung segala bentuk program pemerintah baik pusat dan daerah dalam hal meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyadakat, khususnya di wilayah operasional.

Sehubungan dengan rencana daerah yang akan membuat Raperda Zonasi atau RZWP3K sebagai implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Kelautan Perikana Nomor 23 Tahun 2016, Ali Syamsuri selaku perwakilan perusahaan menyampaikan beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam pembuatan raperda zonasi ini.

“Karena zonasi ini berdasarkan kesepakatan, maka kami tidak sepakat dengan penghapusan IUP PT Timah yang sudah ada,” tegas Ali Syamsuri. Apabila akan dihapus, timpalnya, maka perusahaan akan melakukan langkah-langkah hukum terkait dengan penghapusan tersebut.

“Karena PT Timah sebagai perusahaan yang dilindungi oleh Undang-undang dalam hal kepastian untuk usaha, maka apabila raperda RZWP3K, IUP PT Timah yang masih aktif dihapuskan, maka kami melakukan tuntutan yaitu penggantian kerugian yang telah ditimbulkan terhadap penertiban IUP tersebut. Karena ini diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 pasal 3, yang memberikan kepastian hukum terhadap pemegang IUP dalam penyelenggarakan kegiatan usaha pertambangan mineral maupun batu bara,” tandasnya. (jua)

Komentar

BERITA LAINNYA