oleh

Politik Mutasi

DARI sekarang, Bawaslu sudah mewanti-wanti. Para incumben atau petahana yang mencalonkan diri jangan ada mutasi. Karena ada kebiasaan, petahana akan menempatkan orang-orang tertentu di jabatan tertentu demi kepentingan politiknya.

Oleh: Syahril Sahidir – CEO Babel Pos Grup —

Loading...

KADANG, isu mutasi berbau politik ini juga dibumbui isu putra daerah.
Ada surat edaran terkait isu mutasi ini dan ditindaklanjuti Bawaslu tiap daerah. Dia menjelaskan petahana yang dilarang memutasi pejabat tanpa seizin Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terhitung sejak enam bulan sebelum penetapan pasangan calon.

Langkah tersebut menjadi salah satu bagian upaya pencegahan, terjadinya pelanggaran di lingkup aparatur sipil negara (ASN). Sebab sudah seharusnya Bawaslu bisa menekan berbagai potensi pelanggaran secara maksimal.

“Kami ingin mengetahui serta memastikan kesiapan seluruh jajaran hingga ke tingkat daerah. Tujuannya agar pengawasan pilkada mendatang bisa dilakukan secara maksimal,” ucap Ketua Bawaslu, Abhan.

Komentar

BERITA LAINNYA