oleh

Pimpinan KPK Didesak Mundur

Koordinator aksi PMII Muhammad Syarif Hidayatullah menyatakan, desakan ini muncul lantaran pihaknya menilai setiap keputusan KPK seakan dikultuskan sebagai kebenaran yang mutlak. Hal ini, kata dia, menyebabkan siapa pun yang mengkritisi KPK dianggap pro-korupsi.

“Bahkan revisi UU KPK pun dianggap sebagai suatu upaya pelemahan KPK. Ini merupakan suatu kesesatan berpikir yang sangat berbahaya bagi kehidupan demokrasi di Indonesia,” kata Syarif.

Loading...

Syarif melanjutkan, posisi super power yang dimiliki KPK tersebut dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk memainkan skema politik. Salah satunya, kata dia, Wadah Pegawai (WP) KPK. Ia menyatakan, WP KPK telah membangun opini dengan menyebut pemerintah dan DPR RI melakukan pelemahan terhadap KPK melalui revisi UU dan penetapan pimpinan yang baru.

“Termasuk juga para pimpinan KPK sekarang yang akan berakhir masa jabatannya juga terkesan bermain politik,” tuturnya.

Berdasarkan hal ini, Syarif meminta KPK untuk tidak dijadikan alat politik. Selain itu, ia juga mendesak pemerintah untuk mempercepat pelantikan pimpinan KPK periode 2019-2023. Lebih lanjut, ia juga menyampaikan PMII mendukung pengesahan revisi UU KPK oleh DPR.

Tetap Bertugas
Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah memastikan memastikan seluruh pimpinan jilid IV tetap menjalankan tugas pemberantasan korupsi hingga saat ini. Ia menambahkan, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), diatur bahwa pemberhentian pimpinan KPK ditetapkan oleh presiden.

Komentar

BERITA LAINNYA