oleh

Perwakilan Masyarakat dari Empat Desa Polisikan PT SNS

Dijelaskan Chimot sapaan karibnya itu, permasalahan yang terjadi diwilayah Kecamatan Lepar Pongok sejak dari tahun 1995 silam. Permasalahan itu mulai dari pembukaan lahan hingga panen perdana perkebunan kelapa sawit yang dikelola PT SNS.

“Sejak dari awal PT SNS sudah banyak melakukan pelanggaran terhadap aturan undang-undang di antaranya undang-undang perkebunan, kehutanan, perusahaan (PT_red) dan bahkan sekarang secara terang-terangan melanggar undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang PPLH (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup),” tegas Chimot.

Loading...

Ditambahkan Chimot, PT SNS diduga kuat sudah melakukan tindak pidana pelanggaran, yakni perambahan dan pengerusakan hutan mangrove dalam kegiatan pembukaan lahan untuk pembangunan dermaga atau Terminal khusus (Tersus). Sehingga, hal itu patut diduga melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku dan ditambah pula tidak memiliki dokumen atau perijinan yang dikeluarkan oleh dinas dan instansi terkait lainnya.

“Itu point yang kami laporkan ke Polres Bangka Selatan atas dugaan tindak pidana pelanggaran dan pengerusakan yang dilakukan oleh PT SNS. Perambahan dan pengerusakan hutan mangrove serta ekosistem pesisir pantai. Karena itu, kami menilai dan menduga secara tidak langsung PT SNS sudah melakukan tindak pidana dan mengangkangi 3 aturan kementerian, yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan,” jelas Chimot.

Hingga berita ini diturunkan perwakilan masyarakat dari 4 desa masih dimintai keterangannya oleh tim penyidik Unit II Tipidsus Satuan Reskrim Polres Basel.(tom)

Komentar

BERITA LAINNYA