oleh

Pengamat: Menghalangi Aktivitas Tambang Legal Bisa Dipidana

JAKARTA – Pakar hukum pidana dari Universitas Al Azhar Jakarta, Prof Suparji Ahmad mengatakan bahwa perusahaan tambang yang merasa aktivitasnya dihalang-halangi bisa melapor kepada penegak hukum. Perbuatan menghalangi aktivitas perusahaan tambang yang memiliki izin usaha pertambangan (IUP) menurut Pasal 162 Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) bisa dipidana paling lama satu tahun kurungan atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Seperti diberitakan, Ketua nelayan Desa Rebo Tjung Ling Siaw atau Asiaw bersama sejumlah nelayan di Pantai Rebo, Sungailiat, Bangka menolak aktivitas Kapal Isap Produksi (KIP) PT Timah Tbk di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) milik PT Timah Tbk di Pantai Rebo. Suparji menjelaskan, penegak hukum bisa menindak siapa pun yang menghalang-halangi aktivitas penambangan karena Mahkamah Konstitusi (MK) masih memberlakukan Pasal 162 juncto Pasal 136 Ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

Loading...

Untuk menindak pelaku yang perbuatannya dinilai menghalang-halangi aktivitas penambangan yang telah memenuhi ketentuan, menurut Supardji penegak hukum tidak perlu menunggu ada laporan karena perbuatan tersebut termasuk delik biasa.

Komentar

BERITA LAINNYA