oleh

Pemekaran OPD Wajib Berbasis Kebutuhan

*Jangan Dipaksakan kalau Minim Anggaran
PANGKALPINANG – Anggota DPRD Kota Pangkalpinang, Rio Setiady menyambut baik rencana pemekaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Pangkalpinang. Hanya saja, dia menekankan agar pemekaran tersebut wajib berbasis kebutuhan bukan keinginan.

“Jangan sampai pemekaran OPD berdasarkan keinginan, karena ini akan berimbas kepada penganggaran,” ungkap Rio kepada Babel Pos, Kamis (12/12).

Loading...

Politisi muda PKS ini menuturkan, saat ini DPRD Kota Pangkalpinang sedang membahas perubahan Perda Nomor 18 tahun 2016 yang diajukan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang. Dalam perda tersebut, Pemkot ingin melakukan pemekaran beberapa perangkat daerah yang menurut opini terkait bahwa dinas tersebut perlu dimekarkan. Dia menyebut, ada beberapa OPD yang akan dimekarkan, di antaranya Dinas Pariwisata, Dinas Satpol PP dan Damkar, Dinas Pangan dan Pertanian dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

“Kami dari DPRD Kota Pangkalpinang mendorong pemerintah kota untuk dapat bekerja sesuai dengan tupoksi dan tentu saja dengan memperhatikan anggaran yang tersedia, karena memang Pangkal Pinang Dengan APBD yang yang dibawah satu triliun tentu harus betul-betul selektif dalam melakukan penganggaran, konsekuensi dengan mekarnya opd ini akan berimbas pada besarnya penganggaran,” terangnya.

Komentar

BERITA LAINNYA