oleh

Pakar Hukum Tata Negara: Perda Tak Bisa Hapus IUP

JAKARTA – Pakar hukum administrasi dan tata negara dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Bandung, Asep Warlan Yusuf, berpendapat bahwa peraturan daerah (Perda) salah kaprah jika mengatur bahkan mencabut atau menghapus Izin Usaha Pertambangan (IUP).

“Enggak bisa, Perda Zonasi itu hanya menetapkan peruntukan sesuai dengan daya dukung dan tampung rungnya. Jadi itu dimensinya darat, air, udara,” kata Asep kepada wartawan, Rabu (18/9).

Loading...

Pria bergelar profesor dan menyandang jabatan fungsional sebagai guru besar di Unpar ini menyampaikan keterangan menanggapi soal pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Zonasi dan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang sedang dibahas DPRD Provinsi Bangka Belitung (Babel). Dalam Raperda tersebut, bahwa Panitia Khusus (Pansus) akan menghapuskan sejumlah IUP milik PT Timah dan beberapa perusahaan swasta. Menurut Asep, perizinan pertambangan diatur oleh ketentuan atau rezim pertambangan.

“Hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan, itu harus dengan perundang-undangan lain. Izin itu untuk kegiatan usaha pertambangan, itu enggak bisa dicabut diatur dalam tata ruang,” ujarnya.

Dalam tata ruang itu menyangkut 5 aspek, yakni menyangkut fisik, kegiatan, sumber daya, hak-hak masyarakat, dan wewenang pemerintah. Untuk wewenang pemerintah daerah ini bukan izin kaitannya dengan pertambangan, tapi terkait penguasaan ruang.

Komentar

BERITA LAINNYA