oleh

Nilai Dugaan Korupsi Rp 0,5 M Lebih, Kok ‘Bos’ Lengah?

*Sidang Perdana Tipikor Beasiswa Diknas Bangka
TIM Penasehat Hukum (PH) Riki Ramdhani, terdakwa tindak pidana korupsi (Tipikor), Abdul Jalil, Putra Artha dan Eka Hadiyuanita merasakan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) dangkal. Karena peranan dari para atasan terdakwa justru tak terkuak?

—————–

Loading...

HAL ini dikemukakan Tim PH terdakwa kepada harian ini setelah mendengar dakwaan JPU di Pengadilan Tipikor, Pangkalpinang, kemarin (28/11).

Para atasan terdakwa dimaksud adalah Kepala Dinas Diknas Kabupaten Bangka waktu itu, Padli, Sekretaris Diknas Siti Januarsih, Imransyah selaku (KPA), Wahidin Agus (PPK) hingga bendahara Damayanti. Terutama saat terjadinya penguasaan anggaran oleh terdakwa Rosmawaty sebesar Rp 639.430.000 sejak bulan Desember 2016 itu.

“JPU sudah menguraikan ada penguasaan anggaran oleh terdakwa Rosmawati secara pribadi sejak Desember 2016. Masa’ atasan gak tahu uang sebesar itu gak tersalurkan secara benar kepada mahasiswa dan pihak STPN, logika sederhana saja kan. Atau jangan-jangan didiamkan begitu saja oleh pejabat Diknas saat itu,” kata Abdul Jalil kepada harian ini usai persidangan.

Berangkat dari pengusaan secara pribadi tersebut, menurutnya mestinya penyidik dan JPU harus sedari awal telah meminta pertanggungjawaban hukum yang sama dengan klien mereka terhadap atasan para terdakwa. ”Apalagi klien kami hanyalah PNS biasa, mana berani korupsi uang sebesar itu secara terang-terangan dan gamblang seperti itu. Maka dari itu jangan ada pihak-pihak tertentu yang dilindungi jaksa, seperti Kadis, Sekretaris, bendahara hingga PPK yang patut jadi tersangka juga, maka jangan ditunda-tunda. JPU harus adil, daripada mendapat sorotan tajam publik dan media secara terus menerus,” ujarnya.

Komentar

BERITA LAINNYA