oleh

Menurut KASN, Pencopotan Yunan Tidak Dibenarkan Secara Aturan

MUNTOK – Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) RI menjawab gugatan atas pencabutan jabatan H Yunan Helmi sebagai Sekretaris Daerah Bangka Barat oleh Bupati Markus.

Dalam surat KASN nomor B-3882/KASN/11/2019 tanggal 14 November 2019 tentang rekomendasi atas pengaduan dugaan pelanggaran terkait pembebasan dari jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat pada point pertama intinya disebutkan, bahwasanya keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam hal ini Bupati Bangka Barat tentang pencabutan jabatan Sekda H Yunan Helmi, merupakan suatu kesalahan administratif tentang tata kelola dan menagement kepegawaian.

Loading...

Yunan mengatakan, dalam surat KASN disebutkan, bahwa pembebasan/pencopotan jabatan H Yunan Helmi sebagai Sekda tidak terpenuhi dari sisi ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, point berikutnya KASN RI merekomendasikan kepada PPK, dalam hal ini Bupati Bangka Barat, untuk mengembalikan jabatan H Yunan Helmi sebagai Jabatan Tinggi Pratama esselon II Sekda Bangka Barat.

Meskipun demikian, Yunan menyerahkan sepenuhnya kepada Bupati terkait rekomendasi KASN RI. Hanya saja, ia mengingatkan pengembalian jabatannya sebagaimana yang direkomendasikan oleh KASN RI mengacu pada aturan main yang berlaku.“Terkait pengembalian jabatan saya, itu terserah Bupati, karena sudah jelas dalam rekomendasi KASN mengembalikan ke jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan awal saya Sekda, maka silakan kawan-kawan nilai sendiri,”ujarnya saat jumpa pers di resto rumah kebun Muntok Selasa (4/12/2019).

Komentar

BERITA LAINNYA