oleh

Menko PMK Tegaskan Tak Ada Subsidi Iuran BPJS Kesehatan Kelas III

MESKI mendapat kritik dari DPR, pemerintah bersikukuh menjalankan Peraturan Presiden 75/2019 tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menegaskan, yang harus dipersiapkan adalah mitigasi risiko atas pemberlakuan perpres tersebut. Misalnya, soal cleansing data peserta penerima bantuan iuran (PBI).

Kemarin (6/1) rapat tingkat menteri (RTM) dilakukan di Kemenko PMK. Rapat tersebut membahas keberlanjutan JKN. Termasuk wacana pemberian subsidi bagi peserta bukan penerima upah (PBPU) kelas III yang tidak mampu. Usulan subsidi itu sempat diutarakan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto saat rapat dengan Komisi IX DPR.

Loading...

Dalam rapat kemarin, pemerintah akhirnya memutuskan tak ada subsidi. Sebab, subsidi dianggap tidak sesuai dengan PP 87 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan dan Undang-Undang BPJS. ”Sudah diambil kesepakatan, Perpres 75/2019 dilaksanakan apa adanya,” terang Muhadjir.

Menurut mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu, perpres tersebut sudah dipertimbangkan dalam waktu lama. Termasuk soal risiko. Salah satu risiko yang diprediksi pemerintah adalah adanya peserta yang turun kelas. Menurut data BPJS Kesehatan, hingga Desember lalu jumlah PBPU kelas I sebanyak 153.466 orang dan PBPU kelas II ada 219.458 orang. Dia justru mendorong agar penurunan kelas dipermudah. Selain itu, dia menyatakan bahwa tempat tidur untuk kelas III yang diprediksi membeludak juga harus ditingkatkan.

Komentar

BERITA LAINNYA