oleh

Memilih Singgasana..

TSUNAMI politik dengan keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengharuskan anggota DPRD mundur jika mau mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, menjadi ‘aturan’ seleksi untuk kandidat yang akan bertarung dalam Pilkada.

Oleh: Syahril Sahidir – CEO Babel Pos Grup —

Loading...

TERMASUK tentunya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di empat Kabupaten di Babel, masing-masing Bangka Tengah, Bangka Selatan, Bangka Barat, dan Belitung Timur.

Memang, Pilkada di negeri ini sudah menjadi agenda rutin. Aturan boleh berganti, sistem bisa berubah, namun hak rakyat untuk menentukan sendiri pemimpin di daerahnya tetap berlanjut.

Bagaimana dengan anggota DPRD yang baru terpilih? Bukankan keterujian sudah terpilih menjadi wakil rakyat adalah modal awal yang bagus? Dan bukankah kursi singasana Bupati/Wakil Bupati lebih empuh ketimbang kursi wakil rakyat?

Dulu, sebelum ada aturan wakil rakyat harus mundur, biasanya kalangan anggota dewan inilah yang banyak berkoar akan maju dalam Pilkada. Tapi setelah ada aturan, apalagi ‘modal’ juga belum kembali, mereka dihadapkan pada pilihan, kehilangan kursi yang sudah ada dan sudah didapat dengan susah payah, demi kursi yang lebih empuk. Atau tetap mencoba peruntungan dengan resiko kehilangan kursi demi meraih kursi yang jauh lebih susah payah lagi untuk mendapatkannya.

Komentar

BERITA LAINNYA