oleh

Masyarakat Tanjung Labu Tetap Ngotot Desak Bupati Cabut Seluruh IUP

TOBOALI – Masyarakat Desa Tanjung Labu, Kecamatan Lepar Pongok (Lepong) Kabupaten Bangka Selatan (Basel) Provinsi Bangka Belitung (Babel) hingga kini masih menunggu hasil tindaklanjut DPRD Basel dan DPRD Babel dalam mengkaji kembali kebijakan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Selain itu, DPRD juga diminta untuk menghapus segala bentuk pertambangan di Pulau Lepar Pongok (Lepong).

Demikian ditegaskan tokoh pemuda Desa Tanjung Labu, Ahmad Albert. Sebelumnya pada Senin (10/2/2020), ratusan perwakilan masyarakat Desa Tanjung Labu menggelar aksi unjuk rasa (Unras) di depan gedung mahligai DPRD Basel dan DPRD Babel. Aksi Unras tersebut berkaitan dengan masalah aktivitas pertambangan pasir timah di Desa Tanjung Labu. “Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan jangan tidur terkait masalah tambang timah di Desa Tanjung Labu, Lepar Pongok,” kata Ketua BPD Tanjung Labu, Mastono.


Loading...

Aksi unras tersebut, lanjutnya, dengan tuntutan meminta kepada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mencabut seluruh Izin Usaha Pertambangan (IUP) timah yang ada di Pulau Lepar Pongok (Lepong). Baik itu IUP di darat dan maupun IUP di laut.

“Cabut seluruh IUP di darat dan maupun IUP di laut Pulau Lepar Pongok,” kata Mastono seraya menyebutkan bahwa, untuk saat ini aktivitas pertambangan timah di desa setempat tidak beroperasi lagi pasca dari kejadian pada 1 Februari 2020.

Komentar

BERITA LAINNYA