oleh

Latif Abaikan Warning Jaksa

*Budik Ngaku Dikorbankan di Kasus SPPD DPRD Kota
KUNCI cair tidaknya duit Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) DPRD Kota Pangkalpinang ada di tangan Sekretaris Dewan (Sekwan), Latip Pribadi, tampaknya juga sudah diketahui persis oleh pihak Kejari Pangkalpinang. Karena, dari pengakuan terdakwa Bendahara DPRD Kota, Budik Wahyudi, Jaksa sudah mengingatkan agar Latip tidak mencairkan SPPD Dewan tersebut.

——————–

Loading...

“PAK Latip Pribadi sudah diingatkan jaksa agar jangan mencairkan SPPD bagi (Anggota DPRD Kota.red) yang tak hadir (Dalam Pertemuan yang Dibiayai SPPD.red). Tetapi dia (Latip) tetap mencairkanya. Maka dari itu sangat aneh bilamana kesalahan atas pencairan itu dibebankan kepada saya saja,” ungkap terdakwa Budik Wahyudi dalam nota pembelaan yang ia sampaikan dalam sidang, kemarin (8/2).

Budik Wahyudi secara tegas menyatakan keberatanya atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Pangkalpinang yang telah menumbalkan dirinya dalam pusaran korupsi SPPD DPRD Kota Pangkalpinang tanggal 6, 7, 8 Februari 2017. Bahkan sampai-sampai hukuman penjara yang dituntut 18 bulan sangat merugikan dirinya. Dalam pledoinya, Budik menyinggung pihak Kejaksaan telah tebang pilih dalam perkara ini. Dimana dalam kasus ini dirinya dibuat-buat oleh pihak jaksa seakan-akan yang paling bertanggung jawab. “Padahal sampai terjadinya kerugian negara akibat pencairan uang SPPD kepada 13 dewan karena setelah melewati administrasi secara kolektif. Dimana setelah adanya tanda tangan PPTK, PPK hingga surat perintah pencairan dari Sekwan,” kata Budik kepada majelis hakim yang diketuai Sri Endang kemarin siang.

Pejabat yang terkait dalam pencairan seperti Sahril (Kabag Keuangan), Lolita (Pendamping), Bagja Tito Nugraha (Penerbit Kuitansi) hingga sekwan Latip Pribadi dikatakan oleh terdakwa Budik sudah tahu persis atas ketidakhadiran 13 dewan tersebut. Semestinya mereka juga tidak menandatangani berkas administrasi pencairan. “Pak Sahril dan Lolita itu ikut bersama dalam rombongan. Mereka tahu persis ketidakhadiran 13 dewan tersebut,” ujarnya.

Komentar

BERITA LAINNYA