oleh

Lada Masih Jadi Permainan Tengkulak? (2)

Oleh: Safari Ans – Salah Satu Tokoh Pejuang Pembentukan Provinsi Bangka Belitung —

“AMAT menyedihkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dalam usia ke-19 belum mampu mengatasi persoalan lada. Padahal lada urat nadi ekonomi kepulauan ini. Uang hasil penjualan lada adalah tabungan (saving account) masyarakat Babel secara langsung. Uang lada berputar langsung di kantor petani lada. Arus jual belinya mempengaruhi secara langsung nasib ekonomi petani lada. Perputaran uangnya melebihi ekspor timah yang regulasi ada di Pemerintah Pusat. Sedangkan lada, regulasinya ada di tangan sendiri petani ada Pemprov (Pemerintah Provinsi) Babel. Kenapa tidak bisa?”

Loading...

———————

ANEH bin ajaib. Persoalan lada ternyata tidak bisa diselesaikan oleh anak Babel sendiri. Padahal persoalannya amat mudah. Kalau harga lada rendah, mestinya petani lada tak usah jual. Lada kering itu simpan saja gudang rumah. Nanti kalau harga lada naik, baru dijual. Bukankah lada dapat disimpan dalam waktu yang lama. Simple. Mengapa tidak bisa begitu?

Alasan pertama, petani lada butuh dana tunai untuk keperluan keluarga dan kebutuhan hidup sehari. Termasuk beli pupuk. Dan sebagainya. Desakan ini tidak ada pilihan lain. Petani terpaksa menjual lada dengan harga. Kini November 2019, lada mencapai harga terendah Rp 34.000 kg. Padahal, batas BEP (break event point) petani lada, kalau harga jual lada Rp 50.000,- Pada posisi harga BEP, jika dikalkulasi biaya merawat lada hingga berbuah, sehingga petani lada tidak untung juga tidak rugi. Saat ini harga Rp 35.000,- adalah harga penderitaan bagi petani lada. Dan tidak bisa dibiarkan. Problematika menjadi tugas semua stakeholder di Babel. Karena DPRD Provinsi Babel mesti membuat Perda (Peraturan Daerah) yang mengatur lada. Atau harga batasan minimum bisa ditetapkan dengan Pergub. Bahwa minimal lada di Babel adalah harga BEP.

Untuk menetapkan batasan harga minimal itu masih perlu kajian mendalam melalui riset yang memadai. Berapa sebenarnya harga BEP lada di Babel. Pedagang tidak diperkenan membeli lada di tingkat dibawah harga BEP. Jika itu terjadi tentu ada sanksi. Misalnya izin dagang lada atau izin ekspor lada dicabut. Semuanya ada kewenangan di Pemprov dan Pemkab. Artinya, regulasi tata niaga lada ada di tangan pejabat, di tangan petani lada, pedagang lada sendiri. Mestinya harus dibuat seideal mungkin sehingga perkebunan lada di Babel tetap menarik dan menguntungkan. Mengingat lada sudah bersifat segmented. Lada Babel sudah memiliki segmentasi pasar yang sulit digantikan oleh lada produksi lada daerah manapun. Bahkan negara manapun di dunia. Termasuk Vietnam sekalipun.

Komentar

BERITA LAINNYA