oleh

KPU Tegas di Sidang MK: Bukti Berita Online Prabowo-Sandi Bukan Alat Bukti, Ini Penjelasannya

KUASA hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menanggapi dalil yang disampaikan tim kuasa hukum paslon 02 Prabowo-Sandi yang menjadikan link berita sebagai alat bukti di persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019, Selasa (18/6).

Ketua tim kuasa hukum KPU, Ali Nurdin mengatakan, argumentasi tim kuasa hukum yang menjadikan print out dari berita merupakan pelanggaran terhadap tata beracara dalam persidangan yang harus merujuk pada alat bukti surat dan keterangan saksi di persidangan sebagaimana diatur dalam PMK 4/2018.

Loading...

Dimana pada Pasal 36 PMK 4/2018 mengatur tata beracara dalam PHPU Pilpres alat bukti meliputi surat atau tulisan, keterangan saksi, ahli, keterangan para pihak, petunjuk hakim dan alat bukti lain yang diucapkan, dikirimkan diterima disimpan secara elektronik dengan alat optik.

“Dalil pemohon yang menuntut agar link berita dijadikan alat bukti adalah tidak berdasar karena sesuai Pasal 36 PMK Nomor 4 Tahun 2018. Tuntutan pemohon yang meminta Mahkamah menggunakan tautan berita sebagai dasar penyelesaian perkara di MK merupakan pelanggaran terhadap tata beracara dalam persidangan yang harus merujuk pada alat bukti surat dan keterangan saksi di muka persidangan sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 4 Tahun 2018,” ucap Ali Nurdin di depan Majelis Hakim di Gedung MK, Jakarta, Selasa (18/5).

Komentar

BERITA LAINNYA