oleh

Komisi III DPRD Bangka Tengah Pertanyaan Perda No 2 Tahun 2019 Tentang RTRW

KOBA – Ketua Komisi III DPRD Bangka Tengah Era Susanto soroti terkait Perda nomor 2 Tahun 2019 tentang RTRW Bangka Tengah 2011-2031.

Era Susanto menilai penyusunan dan penetapan perda nomor Dua Tahun 2019 perubahan peraturan daerah nomor 48 Tahun 2011 tentang RTRW 2011-2031 tidak sesuai dengan fakta dilapangan.

Loading...

“Kita mempertanyakan bagaimana Kronologi dan latar belakang asal usul proses penetapan status hutan Produksi Tetap dan Kawasan Hutan Lindung di Kecamatan Lubuk Besar,”ujarnya kepada Babel Pos, Jum’at (13/12) di Koba.

Menurutnya penetapan perda tersebut mempunyai dampak penting bagi kehidupan masyarakat di Kecamatan Lubuk Besar terhadap status Hutan Produksi dan Lindung.

“Yang kita pertanyakan berapa   jumlah kelompok pemegang IUPHKm, Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat dan kebun bibit rakyat serta kemitraan kehutanan di dalam kawasan Lindung dan produksi di Kecamatan Lubuk Besar,”ujar Politisi Partai Golkar ini.

Komentar

BERITA LAINNYA