oleh

Kejagung Eksekusi Uang Tunai Rp 477.359.539.000.

“Tidak berhak menerima pembayaran. Karena status cadangan batu bara yang menjadi obyek perikatan dalam hal ini masih milik negara. Bahkan terdakwa Kokos sebagai pemegang IUP belum melakukan perikatan dengan pihak manapun yang akan menjadi user atas pemanfataan cadangan batu bara yang akan diperjanjikan dalam perjanjian kerjasama dengan PT PLN BB,” ucapnya.

Tak hanya itu. Kokos juga mengabaikan keputusan RUPS PT PLN BB tentang RKAP Tahun 2011 angka 3 yang menyatakan RUPS memberikan izin prinsip program investasi tahun 2011 dengan catatan dilengkapi model bisnis dan Kajian Kelayakan Operasi (KKO). “Dalam perkara ini belum dilakukan uji tuntas administrasi dan teknis. Tetapi telah dilakukan pembayaran dan tidak dapat mempertanggungjawabkan,” tukasnya.

Loading...

Terakhir, Kokos tidak mematuhi angaaran dasar perseroan. ‚ÄúDalam melaksanakan tugasnya, Direksi harus mematuhi anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Selain itu wajib melaksanakan prinsip-prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran. Perbuatan tersebut telah menguntungkan PT TME sebesar Rp477.359.539.000,” papar Warih.

Menanggapi eksekusi uang pengganti ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI), Boyamin Saiaman menilai bukan sesuatu yang luar biasa. “Hanya seromoni saja. Tidak ada yang wah. Nilai itu kecil, nggak besar,” kata Boyamin saat dihubungi FIN di Jakarta, Jumat (15/11).

Komentar

BERITA LAINNYA