oleh

Kasus SPPD Berlanjut!

*Budik Divonis, yang Lain Nyusul
“MENETAPKAN seluruh barang bukti seperti Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) kegiatan tanggal 6 sampai 8 Februari 2017 tahun anggaran 2017. Surat tugas komisi 1, 2 dan 3 DPRD Kota Pangkapinang, surat tugas pendamping, laporan pertanggungjawaban keuangan untuk studi banding ke Kemenpora, DPRD DKI Jakarta dan Dinkes Sumatera Selatan (semuanya) dikembalikan kepada pihak JPU untuk dipergunakan penyidikan lebih lanjut.”

——————-

Loading...

DEMIKIAN salah satu bunyi amar putusan yang dibacakan oleh Hakim Ketua Sri Endang Amprawati Ningsih, dalam sidang kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) SPPD Fiktif DPRD Kota Pangkalpinang, dengan terdakwa Bendahara DPRD Kota, Budik Wahyudi, di PN Tipikor Pangkalpinang, kemarin (5/2).

Dengan amar putusan itu berarti kasus SPPD DPRD Kota ini akan berlanjut. Bahkan pengacara BUdik, yaitu Yulianis mendesak agar pihak JPU segera melaksanakan perintah majelis hakim tersebut. Dimana pihak yang disebutkan dan telah menjadi fakta persidangan agar segera dilakukan penuntutan yang sama dengan klienya. “Putusan untuk hukuman itu sama dengan tuntutan. Namun ada bedanya dimana putusan memuat agar JPU menerapkan pasal 55 KUHP,” ujar Yulianis.

Menurut Yulianis, perintah majelis tidak bisa diabaikan terutama oleh pihak penyidik sebab barang bukti telah dikembalikan semuanya. Dengan begitu tugas JPU agar menuntaskanya sehingga tak menjadi beban penyidikan. “Kalau barang bukti dikembalikan dan tidak ditindaklanjuti, maka akan sampai kapan terus mangkrak. Tentunya akan menjadi beban pihak penyidik itu sendiri,” ucapnya.

Dia menekankan juga agar pihak penyidik untuk adil dan tidak tebang pilih. Mengingat perkara ini sudah menjadi sorotan publik sejak awal.

Komentar

BERITA LAINNYA