oleh

Kasus CSR PT Timah, Siapa Tersangka?

REALISASI janji Kepala Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung (Kejati Babel), Aditia Warman, mempercepat penuntasan penyidikan dugaan korupsi termasuk kasus dana bantuan corporate social responsibility (CSR) milik PT Timah Tbk, terus dinanti publik. Bahkan, ada aktifis anti korupsi yang menyoroti secara khusus yang menyangkut BUMN tersebut.

———————

Loading...

PENGGIAT anti korupsi Bangka Belitung, Marshal Imar Pratama menyatakan, dugaan korupsi CSR bilamana Kejaksaan Tinggi sudah mengantongi bukti yang terang benderang segera naikkan status dan penetapan tersangka. “Kita dukung komitmen Kajati Aditia Warman ingin penuntasan kasus korupsi besar seperti CSR PT Timah secara cepat tuntas guna mendapatkan kepastian hukum,” kata Marshal.

Dikatakan Marshal, terjadinya perbedaan pandangan antara penyidik dan BPK (badan pemeriksa keuangan) jangan jadi penghalang dalam penuntasan perkara. Sebab tidak semua penanganan perkara korupsi terkait kerugian negara BPK ataupun BPKP sepaham dengan penyidik. “Banyak perkara korupsi yang tanpa penghitungan BPK ataupun BPKP saat disidangkan lalu divonis terbukti bersalah. Apalagi dalam kasus CSR PT Timah penyidik sudah mengantongi bukti di antaranya tidak tepat sasaran dalam penyaluran CSR,” ujarnya.

Marshal yakin bukti-bukti yang ada selama pemeriksaan berlangsung sudah cukup kuat. Selain itu juga masyarakat terutama yang berada di wilayah penambangan PT Timah selama ini juga tidak banyak mendapatkan azas manfaat atas keberadaan CSR. “Realitas penyaluran CSR selama ini yang kita amati justeru tersalur bukan pada lingkungan masyarakat yang tepat. Kecemburuan sosial seperti ini kerap terdengar, dan sangat wajar masyarakat mendesak penyidik agar mampu menelusuri dugaan korupsi yang ada,” desak mahasiswa Doktoral Ekonomi Universitas Borobudur Jakarta itu.

Sebelumnya, Kajati Aditia Warman sudah berkomitmen selama penyidik telah menemukan bukti kuat adanya korupsi, maka tidak perlu menunggu hasil audit BPK. Pihaknya akan segera menetapkan tersangka guna penuntasan perkara dan kepastian hukum. “Penegakan hukum bukan bergantung kepada BPK. Penegakan hukum sesuai KUHAP bergantung pada Jaksa, Polisi, dan sebagainya,” tegas Aditia Warman beberapa waktu lalu.

Komentar

BERITA LAINNYA