oleh

JPU Akui Latip Terlibat

*JPU Bilang, Penetapan Tersangka Wewenang Jaksa Penyidik?
“KAMI sependapat kalau dalam perkara ini Budik Wahyudi tidak berdiri sendiri, namun dilakukan bersama-sama. Tapi kewenangan penyidikan guna menetapkan tersangka pada atasan Budik Wahyudi (Latip Pribadi.red) adalah penyidik,” Replik JPU, Dodi Purba.

————————

Loading...

MESKI tidak secara tegas menyatakan bahwa Sekwan, Latip Pribadi terlibat dalam pusaran korupsi dana SPPD DPRD Kota, namun dalam Repliknya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dodi Purba secara tersirat mengungkapkan kuatnya keterlibatan Latip.

“Kami sependapat kalau dalam perkara ini Budik Wahyudi tidak berdiri sendiri, namun dilakukan bersama-sama. Tapi kewenangan penyidikan guna menetapkan tersangka pada atasan Budik Wahyudi (Latip Pribadi.red) adalah penyidik,” Replik JPU, Dodi Purba.

Dari sini tampaknya, JPU dari Kejari Kota tetap bulat menetapkan hanya Bendahara DPRD Kota, Budik Wahyudi sendiri yang menjadi terdakwa. Dengan alasan, itu bukan kewenangan JPU, tapi kewenangan jaksa penyidik?

Dalam Repliknya, Dodi di hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor Kota Pangkalpinang yang diketuai, Sri Endang, menyampaikan kata sepaham dengan pihak terdakwa soal adanya keterlibatan Sekwan Latip Pribadi dan rekan-rekanya sesama pejabat di Sekwan kota Pangkalpinang dalam pusaran korupsi itu. Hanya saja Dodi Purba berkelit soal penetapan tersangka –seperti status hukum Budik Wahyudi- bukan kewenangan pihak JPU. Melainkan para jaksa penyidik di seksi pidana khusus Kejaksaan Negeri Pangkalpinang.

Komentar

BERITA LAINNYA