oleh

Jokowi Terjepit

PRESIDEN Joko Widodo mempertimbangkan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terkait UU KPK yang sudah disahkan beberapa waktu lalu. DPR selalu inisiator UU tersebut mengaku tidak masalah.

—————–

Loading...

PERPPU merupakan hak presiden. Diterbitkan atau tidak Perppu tersebut, sama-sama memiliki risiko kepada presiden.

Anggota Komisi II DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional Yandri Susanto mempersilakan jika Jokowi ingin mengeluarkan Perppu. “Saya kira tidak ada masalah itu kan hak penuh presiden. Tetapi dalam hukum perundang-undangan, Perppu akan diuji atau akan dinilai oleh DPR secara keseluruhan. Apakah bisa diterima atau tidak,” kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/9).

Dia menyebut DPR memiliki hak menerima atau menolak Perppu UU KPK. Jika diterima, dia mengatakan DPR akan membahas lebih lanjut isi Perppu tersebut. “Artinya, bisa ditolak bisa diterima. Kalau ditolak, artinya UU yang Presiden Perppu-kan hidup kembali. Tetapi kalau diterima, Perppu itu akan dibahas lebih lanjut,” jelasnya.

Hal senada diucapkan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan. Menurutnya, Perppu merupakan hak presiden. Dia meminta semua pihak menghormatinya. Pembentukan Perppu merupakan salah satu tuntutan mahasiswa yang berdemonstrasi. Dia menyebut, berbagai tuntutan mahasiswa yang berdemonstrasi di sejumlah daerah akan direspons pemerintah dan DPR. “Sekali lagi saya mengatakan, pastilah adik-adik mahasiswa, pelajar yang menyampaikan aspirasinya pasti akan direspons dari DPR dan pemerintah,” jelas Zulkifli.

Komentar

BERITA LAINNYA