oleh

IUP PT Timah Tbk Produk Undang-Undang

*Potensi Kerugian Rp 151,6 T, Jika…
PANGKALPINANG – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) kini sedang merampungkan pembahasan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Dalam pembahasan sempat menuai pro dan kontra terkait pemanfaatan zonasi yang akan digunakan.

Beberapa kurun terakhir, sejumlah masyarakat menyampaikan sikapnya terkait zonasi yang masih dalam pembahasan. Rancangan Perda Zonasi telah disampaikan Pemprov Babel 30 Oktober 2018, dan sempat mandek sekitar dua tahun.

Loading...

Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yunus Saeful Hak mengatakan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah merupakan produk Undang-Undang sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang no 4 tahun 2009.

Sebagai produk undang-undang, ia menyebutkan seharusnya harus diberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha. Sehingga dalam penyusunan RZWP3K semestinya memperhatikan IUP yang sudah existing dan merupakan produk hukum legal.

“IUP itu produk hukum yang legal dan existing yang berdasarkan Undang-Undang no 4 tahun 2009 dan turunannya. Yang saat itu belum keluar yang namanya zonasi, harusnya sebagai negara hukum memberikan kepastian hukum. Dimana produk yang sudah eksis harus diakomodir,” kata Yunus belum lama ini.

Komentar

BERITA LAINNYA