oleh

IKT Timah Datangi DPRD Babel, “Kami Ingin IUP Tetap Utuh!”

“Dan ini kesepakatan pusat, jadi bukan di pansus, bukan DPRD, tapi kesepakatan dari PT Timah dengan pihak ESDM dan beberapa kementerian. Disini juga ada IUP swasta, mana yang CnC maupun non CnC, kita sendiri mesti ada kajian untuk melihat mana yang berpotensi ada candangan timahnya mana yang tidak,” terangnya.

Lebih jauh ia menambahkan, bahwa perda ini akan mengatur untuk 20 tahun ke depan. “Kalau pun misalnya ada IUP masih aktif atau masih banyak (timah) di dalamnya ya silakan ditambang, kan di dalam pasal-pasal itu ada pasal peralihan yang mengatur IUP ini masih dapat bekerja, namun jika sudah habis akan kita manfaatkan untuk kepentingan yang lain, apakah pariwisata, perikanan dan lainnya. Ini yang kita atur,” paparnya.


Loading...

Sementara itu, Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya juga menegaskan bahwa Perda RZWP3K ini dibuat bukan untuk menghapus sektor pertambangan, melainkan untuk memberikan tata ruang wilayah untuk sektor lainnya agar dapat memberikan manfaat lebih bagi daerah dan masyarakat.

“Bukan untuk menghilangkan sektor pertambangan, tetapi menata sektor pertambangan dan memberi ruang juga kepada sektor wisata, sektor kelautan dan sektor-sektor lainnya, karena di kita ini kan bukan hanya sektor pertambangan, ada juga potensi sektor kelautan kita bagus,” kata Didit.

Didit menjelaskan, IUP PT Timah adalah milik negara, jadi untuk penghapusan IUP itu merupakan wewenang pihak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). “Tentang untuk menghapus IUP PT Timah itu kan wewenang daripada pihak ESDM,” ujarnya.

Komentar

BERITA LAINNYA